SODIKIN Learning Web

A. Pengantar

Pernahkah kalian berpikir mengapa aturan lalu lintas, aturan sekolah, atau peraturan daerah berbeda tingkatannya dengan Undang-Undang Dasar 1945? Semua itu karena Indonesia memiliki tata urutan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan setiap jenis peraturan.

Tata urutan ini sangat penting agar tidak terjadi pertentangan hukum, serta untuk memastikan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan mempelajari tata urutan peraturan perundang-undangan, kita akan lebih memahami bagaimana sistem hukum di Indonesia berjalan, serta menyadari pentingnya taat pada hukum demi terciptanya keadilan dan ketertiban.

---

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan.

2. Menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019.

3. Mengidentifikasi contoh peraturan perundang-undangan dari berbagai tingkatan.

4. Menunjukkan sikap taat hukum dalam kehidupan sehari-hari.

---

C. Materi Pokok

1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, yang mengikat secara umum.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum tata urutan peraturan perundang-undangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

3. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, urutannya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

4. Peraturan Pemerintah (PP)

5. Peraturan Presiden (Perpres)

6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota)

📌 Ingat: Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

4. Contoh Penerapan

---

D. Refleksi

• Apakah saya sudah memahami bahwa setiap aturan hukum memiliki tingkatan?

• Apa akibatnya jika sebuah Peraturan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang?

• Mengapa masyarakat perlu taat terhadap peraturan perundang-undangan?

---

E. Tugas Pembelajaran

1. Tugas Mandiri (Individual Task)
   Judul: Refleksi Pribadi tentang Taat Hukum

   • Buatlah esai 1–2 halaman tentang pengalaman pribadi mematuhi aturan (misalnya aturan sekolah, lalu lintas, atau aturan masyarakat).

   • Jelaskan mengapa aturan itu penting.

   • Hubungkan dengan nilai Pancasila dan tata urutan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Kelompok (Collaborative Task)
   Judul: Menyusun Hierarki Peraturan

   • Bentuk kelompok kecil (3–5 orang).

   • Carilah contoh peraturan dari masing-masing tingkatan hierarki (UUD, TAP MPR, UU, PP, Perpres, Perda).

   • Buat bagan hierarki lalu presentasikan di depan kelas.

3. Tugas Portofolio (Deep Learning Project)
   Judul: Proyek Kesadaran Hukum

   • Selama 1 minggu, buat jurnal kegiatan menaati peraturan (contoh: disiplin sekolah, taat peraturan lalu lintas, menjaga kebersihan sesuai aturan).

   • Sertakan dokumentasi (foto/catatan harian).

   • Refleksikan manfaat menaati hukum dalam kehidupan sehari-hari.

---

F. Rangkuman

• Peraturan perundang-undangan adalah aturan tertulis yang mengikat umum.

• Tata urutan peraturan di Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019.

• Urutan: UUD 1945 – TAP MPR – UU/Perppu – PP – Perpres – Perda Provinsi – Perda Kab/Kota.

• Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

• Kesadaran taat hukum penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan.

---

G. Latihan Soal

📘 Soal Uraian

1. Jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan!

2. Sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia!

3. Mengapa UUD 1945 ditempatkan sebagai hukum tertinggi?

4. Apa tujuan dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan?

5. Berikan contoh peraturan dari tingkat daerah dan jelaskan manfaatnya!

📘 Soal Pilihan Ganda

1. Dasar hukum tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah …
   A. UUD 1945
   B. TAP MPR
   C. UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019
   D. Peraturan Pemerintah
   E. KUHP

2. Berikut yang termasuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang adalah …
   A. Perpres
   B. PP
   C. Perppu
   D. Perda Provinsi
   E. TAP MPR

3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh …
   A. Presiden bersama DPR
   B. DPRD Provinsi bersama Gubernur
   C. DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota
   D. Menteri
   E. Mahkamah Konstitusi

4. Peraturan Presiden berada pada hierarki …
   A. Di bawah UUD 1945
   B. Di bawah UU/Perppu
   C. Di bawah TAP MPR
   D. Di bawah Peraturan Daerah
   E. Sejajar dengan PP

5. Jika sebuah Peraturan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang, maka …
   A. Perda tetap berlaku
   B. Perda dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung
   C. Perda harus diubah menjadi UU
   D. Perda kedudukannya lebih tinggi
   E. Perda otomatis berlaku di daerah saja

📘 Soal HOTS

1. Jika ada Peraturan Presiden yang bertentangan dengan UUD 1945, bagaimana penyelesaiannya menurut prinsip hukum di Indonesia?

2. Menurut Anda, mengapa hierarki peraturan perundang-undangan penting untuk menjaga keadilan dan ketertiban?

📘 Soal Isian Singkat

1. Tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor …

2. Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai hukum … di Indonesia.

3. Contoh TAP MPR yang masih berlaku adalah …

4. Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh …

5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh …

📘 Soal Pengayaan

1. Bagaimana pendapatmu jika masyarakat lebih mementingkan aturan adat daripada aturan hukum negara?

2. Menurutmu, apakah semua peraturan di Indonesia sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan!

3. Berikan contoh kasus di mana Peraturan Daerah bertentangan dengan peraturan di atasnya. Bagaimana solusinya?

4. Buatlah slogan singkat yang mengajak teman-teman untuk menaati hukum di sekolah!

5. Mengapa penting bagi generasi muda untuk memahami tata urutan peraturan perundang-undangan?

A. Pengantar

Pernahkah kalian menyaksikan seseorang melanggar aturan lalu lintas, seperti menerobos lampu merah? Apa dampaknya bagi orang lain? Atau pernahkah kalian merasakan ketidaknyamanan ketika ada teman yang tidak menghargai tata krama?

Itulah contoh pentingnya hukum dan norma. Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari aturan. Tanpa aturan, kehidupan akan kacau, penuh pertengkaran, bahkan mengancam keselamatan bersama.

Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh negara dan memiliki kekuatan mengikat serta sanksi tegas. Sementara norma adalah aturan yang tumbuh dari masyarakat, agama, dan budaya, yang mengatur perilaku sehari-hari agar selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi.

Memahami hukum dan norma bukan hanya agar kita tidak dihukum, melainkan untuk membangun budaya taat hukum. Dengan ketaatan itu, kita menunjukkan rasa cinta: cinta pada diri sendiri, cinta pada sesama, dan cinta pada bangsa.

---

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari pertemuan ini, peserta didik diharapkan dapat:

1. Mengidentifikasi definisi dan perbedaan antara hukum dan norma (agama, kesusilaan, kesopanan, adat) dengan tepat berdasarkan contoh kasus nyata.

2. Menganalisis fungsi dan tujuan adanya hukum dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara kritis.

3. Menjelaskan jenis-jenis sanksi pelanggaran hukum dan norma, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat secara mandiri.

---

C. Materi Pokok

1. Pengertian Hukum dan Norma

• Hukum: Aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang, bersifat mengikat, dan memiliki sanksi tegas (misalnya KUHP, UU Lalu Lintas).

• Norma: Aturan tidak tertulis yang tumbuh dalam masyarakat, bersifat mengikat secara moral dan sosial.

2. Jenis Norma

• Norma Agama → Aturan dari ajaran agama (contoh: salat lima waktu).

• Norma Kesusilaan → Aturan berdasarkan hati nurani (contoh: tidak berbohong, tidak mencuri).

• Norma Kesopanan → Aturan dalam pergaulan sosial (contoh: menghormati orang tua, berbicara sopan).

• Norma Adat → Aturan dari kebiasaan masyarakat tertentu (contoh: upacara adat, larangan menikah sesuku).

3. Fungsi dan Tujuan Hukum dan Norma

• Menjaga keteraturan hidup.

• Mencegah konflik.

• Menjamin keadilan.

• Membangun kebersamaan dan kasih sayang antarwarga.

4. Jenis Sanksi

• Hukum: penjara, denda, kurungan.

• Norma Agama: dosa, ganjaran ukhrawi.

• Norma Kesusilaan: rasa bersalah, penyesalan.

• Norma Kesopanan: celaan, dikucilkan.

• Norma Adat: denda adat, sanksi sosial.

---

D. Refleksi

• Apakah saya sudah menaati hukum lalu lintas meskipun tidak ada polisi?

• Bagaimana perasaan saya jika orang lain tidak menghormati norma kesopanan?

• Mengapa taat hukum itu bagian dari cinta pada diri sendiri dan masyarakat?

---

E. Tugas Pembelajaran

1. Tugas Mandiri (Individual Task)

Judul: Refleksi Pribadi tentang Norma dalam Hidupku

• Tuliskan pengalaman pribadi ketika menaati atau melanggar suatu norma (misalnya agama, kesopanan, atau adat).

• Jelaskan apa dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain.

• Hubungkan dengan pentingnya taat hukum/norma sebagai wujud cinta pada diri dan masyarakat.

2. Tugas Kelompok (Collaborative Task)

Judul: Studi Kasus Pelanggaran Norma dan Hukumnya

• Bentuk kelompok kecil (3–5 orang).

• Carilah contoh kasus nyata (misalnya pelanggaran lalu lintas, bullying di sekolah, atau pelanggaran adat).

• Analisis perbedaan hukum dan norma yang berlaku pada kasus tersebut.

• Presentasikan hasil diskusi dengan menekankan dampaknya bagi masyarakat serta nilai cinta yang seharusnya dijaga.

3. Tugas Portofolio (Deep Learning Project)

Judul: Proyek Membangun Budaya Taat Hukum di Sekolah

• Selama 1 minggu, buat jurnal pengamatan tentang kepatuhan terhadap aturan sekolah (misalnya disiplin waktu, berpakaian, menjaga kebersihan).

• Dokumentasikan pelanggaran dan ketaatan yang terjadi, serta refleksi bagaimana aturan tersebut menciptakan suasana yang harmonis.

• Hasil portofolio disusun dalam bentuk poster kreatif atau laporan yang berisi ajakan untuk membangun budaya taat hukum di sekolah dengan penuh cinta.

---

F. Rangkuman

• Hukum adalah aturan tertulis dengan sanksi tegas, sedangkan norma adalah aturan sosial, agama, dan budaya.

• Jenis norma: agama, kesusilaan, kesopanan, dan adat.

• Fungsi hukum dan norma: menjaga keteraturan, mencegah konflik, menjamin keadilan, dan memperkuat cinta kasih sosial.

• Sanksi hukum bersifat tegas (penjara/denda), sedangkan norma lebih pada sanksi sosial, moral, atau adat.